ARTIKELKITA, CIREBON – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon terus memperkuat upaya perlindungan masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar kegiatan edukasi dan literasi keuangan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cirebon, Korem 063/Sunan Gunung Jati (SGJ), serta Dewan Pimpinan Daerah Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (BAMAGNAS) Kota Cirebon.
Kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada peningkatan pemahaman masyarakat terkait layanan keuangan, tetapi juga dikaitkan dengan pencegahan aktivitas keuangan ilegal, penyalahgunaan narkotika, hingga penguatan nilai toleransi antarumat beragama.
Baca Juga:Dari IoT hingga AI, Fakultas Teknik UNMA Buktikan Kualitas di Level NasionalPolemik Anggaran Infrastruktur Cirebon, FORMASI Ancam Lapor ke Kemendagri dan BPK
Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib mengatakan, kolaborasi lintas sektor menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang kini semakin kompleks.
Menurutnya, maraknya pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga judi online tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak pada kondisi sosial masyarakat.
Ia menjelaskan, tekanan ekonomi akibat terjerat aktivitas keuangan ilegal dapat memicu berbagai persoalan lain, termasuk meningkatnya kerentanan terhadap penyalahgunaan narkotika.
“Literasi keuangan bukan hanya tentang memahami produk dan layanan keuangan.”
“Ini juga menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam aktivitas ilegal maupun penyimpangan sosial,” ujar Agus.
Menurutnya, masyarakat yang memiliki pemahaman finansial yang baik akan lebih mampu mengelola keuangan secara bijak, mengenali risiko investasi ilegal, serta tidak mudah tergiur tawaran keuntungan instan yang kerap menyesatkan.
OJK Cirebon pun menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jangkauan edukasi dan inklusi keuangan di wilayah Ciayumajakuning.
Baca Juga:FORMASI Cirebon Desak Walikota Tuntaskan Kewajiban, Soroti Etika KepemimpinanPolemik Anggaran Rp55 Miliar, FORMASI Cirebon Desak DPRD Gelar RDP Terbuka
Upaya tersebut akan diperkuat melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat.
Agus menambahkan, perlindungan masyarakat tidak dapat dilakukan secara parsial.
Dibutuhkan sinergi antara aspek ekonomi, hukum, pendidikan, hingga nilai sosial dan spiritual agar masyarakat memiliki daya tahan yang lebih kuat menghadapi berbagai ancaman.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan BNN, TNI, tokoh agama, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi model strategis dalam membangun perlindungan masyarakat yang lebih holistik,” katanya.