ARTIKELKITA, CIREBON – Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi (FORMASI) Cirebon melakukan audiensi sekaligus silaturahmi dengan jajaran Polresta Cirebon, Kamis 7 Mei 2026.
Pertemuan tersebut menjadi bentuk dukungan masyarakat sipil terhadap langkah penegakan hukum yang saat ini tengah berjalan, terutama terkait dugaan skandal Rp55 miliar APBD Kabupaten Cirebon yang menjadi perhatian publik.
Kunjungan FORMASI diterima langsung Kapolresta Cirebon bersama Wakapolresta, Kabag Ops, Kasat Tahti, Kasat Intelkam, hingga Kasat Reskrim.
Baca Juga:Dishub Kabupaten Cirebon Soroti Parkir Desa dan Minimarket untuk Tambah Pendapatan DaerahDari IoT hingga AI, Fakultas Teknik UNMA Buktikan Kualitas di Level Nasional
Dalam agenda itu, turut hadir jajaran pengurus POSBAKUM FORMASI Cirebon yang menyampaikan dukungan moral kepada aparat penegak hukum agar tetap konsisten menjalankan proses hukum secara profesional dan transparan.
Ketua Umum FORMASI Cirebon, Advokat Qorib SH MH, menegaskan bahwa kedatangan pihaknya bukan sekadar agenda kelembagaan biasa.
Menurutnya, masyarakat sipil memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawal jalannya proses hukum demi memastikan kepentingan publik tetap terlindungi.
FORMASI Cirebon menilai dugaan penyimpangan anggaran daerah senilai Rp55 miliar tersebut harus dibuka secara terang kepada masyarakat.
Transparansi dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah maupun aparat penegak hukum.
“kami hadir untuk memberi dukungan moral kepada polresta cirebon agar tetap tegak lurus dalam menegakkan hukum.”
“Persoalan dugaan skandal Rp55 miliar APBD Kabupaten Cirebon ini harus dibuka seterang-terangnya kepada publik, karena masyarakat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Qorib.
Baca Juga:Polemik Anggaran Infrastruktur Cirebon, FORMASI Ancam Lapor ke Kemendagri dan BPKFORMASI Cirebon Desak Walikota Tuntaskan Kewajiban, Soroti Etika Kepemimpinan
Ia menambahkan, FORMASI akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut hingga proses hukumnya benar-benar tuntas.
Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang mencoba menutupi persoalan yang menyangkut uang rakyat.
“kami akan terus konsisten mengawal proses hukum ini sampai selesai. jangan sampai ada ruang bagi siapa pun untuk menyembunyikan persoalan rp55 miliar ini dari masyarakat,” lanjutnya.
Dalam audiensi tersebut, FORMASI juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik terkait penggunaan anggaran daerah.
Organisasi masyarakat sipil itu berpandangan bahwa akuntabilitas pengelolaan APBD menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Selain itu, keberanian aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan penyimpangan anggaran dinilai menjadi harapan masyarakat agar supremasi hukum benar-benar berjalan tanpa tebang pilih.