FORMASI berharap proses penyelidikan dapat dilakukan secara objektif dan profesional sehingga mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Dukungan yang diberikan FORMASI kepada Polresta Cirebon, lanjut Qorib, juga menjadi sinyal bahwa masyarakat sipil ingin terlibat aktif dalam pengawasan terhadap isu-isu publik yang berdampak luas.
“Kolaborasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” imbuhnya.
Baca Juga:Dishub Kabupaten Cirebon Soroti Parkir Desa dan Minimarket untuk Tambah Pendapatan DaerahDari IoT hingga AI, Fakultas Teknik UNMA Buktikan Kualitas di Level Nasional
Pihaknya menegaskan akan tetap berada di garis depan dalam mengawal berbagai persoalan hukum yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Kami berkomitmen untuk terus memperjuangkan keadilan dan demokrasi di Kabupaten Cirebon,” tegas alumni Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) ini.
Kasus dugaan skandal Rp55 miliar APBD Kabupaten Cirebon sendiri hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat.
Publik menanti perkembangan penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum sekaligus berharap adanya keterbukaan informasi agar polemik yang berkembang dapat dijelaskan secara jelas dan objektif. (*)