ARTIKELKITA, CIREBON – Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi (FORMASI) mengungkap sejumlah fakta penting terkait dugaan kebocoran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp5,1 miliar di Kabupaten Cirebon.
Fakta tersebut terungkap dalam audiensi yang digelar bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon dan sejumlah instansi terkait.
Audiensi tersebut dihadiri Bupati Cirebon, Sekretaris Daerah, Asisten Daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Inspektorat, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca Juga:BMKG Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Jabar, Hujan Petir Berpotensi Meluas Hingga SoreHeboh! BRIN Ungkap 29 Flora Baru Sepanjang 2025-2026, Indonesia Simpan Harta Karun Alam
Pertemuan itu membahas langkah penyelesaian dan klarifikasi terkait persoalan yang menjadi perhatian publik tersebut.
Ketua FORMASI, Qorib, mengatakan terdapat beberapa poin penting yang berhasil dihimpun dari hasil audiensi.
Salah satu poin utama adalah terkait pengembalian dana BOS sebesar Rp5,1 miliar yang sebelumnya diduga mengalami kebocoran.
Menurut Qorib, pengembalian dana tersebut dilakukan atas kesadaran para kepala sekolah.
Dana yang digunakan untuk mengembalikan kerugian tersebut berasal dari iuran dan dana pribadi para kepala sekolah, bukan menggunakan anggaran BOS yang seharusnya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan.
“Pengembalian dana dilakukan secara swadaya oleh para kepala sekolah menggunakan dana pribadi, bukan dari dana BOS,” ujar Qorib, Kamis 11 Juni 2026.
Selain itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon juga memberikan jaminan bahwa alokasi dana BOS tahun 2026 tetap aman.
Baca Juga:KDM Guyur Persib Bandung Rp1 Miliar Setelah Cetak Sejarah Juara 3 Kali BeruntunFORMASI Minta Bupati Cirebon Cabut Perbup Korwil Pendidikan Demi Efisiensi Anggaran
Pengembalian dana sebesar Rp5,1 miliar tersebut dipastikan tidak akan memengaruhi maupun mengurangi anggaran BOS yang akan diterima sekolah pada tahun berjalan.
Dengan adanya kepastian tersebut, masyarakat diharapkan tidak khawatir terhadap keberlangsungan program pendidikan yang didanai melalui BOS.
Seluruh kebutuhan operasional sekolah yang bersumber dari BOS tahun 2026 disebut tetap berjalan sesuai peruntukannya.
Fakta lain yang terungkap dalam audiensi adalah adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
Posisi Koordinator Wilayah (Korwil) Dinas Pendidikan di tingkat kecamatan disebut telah dihapus dan digantikan oleh tim kerja yang terdiri dari unsur pengawas dan penilik.
FORMASI menilai ketiga poin tersebut menjadi informasi penting yang perlu diketahui publik sebagai bagian dari upaya transparansi penanganan dugaan kebocoran dana BOS di Kabupaten Cirebon.