ARTIKELKITA, CIREBON – Keberadaan Koordinator Wilayah (Korwil) Bidang Pendidikan tingkat kecamatan di Kabupaten Cirebon kembali menjadi sorotan.
Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi (FORMASI) Cirebon mendesak pemerintah Kabupaten Cirebon segera membubarkan lembaga tersebut.
Pasalnya, dianggap tidak lagi efektif dan justru membebani anggaran pendidikan daerah.
Baca Juga:FORMASI Audiensi dengan Polresta Cirebon, Dukung Penegakan Hukum di Tanah WaliDishub Kabupaten Cirebon Soroti Parkir Desa dan Minimarket untuk Tambah Pendapatan Daerah
Ketua Umum FORMASI Cirebon, Qorib SH MH menilai struktur Korwil Dinas Pendidikan saat ini sudah tidak relevan dengan arah kebijakan pemerintah pusat yang tengah mendorong efisiensi anggaran dan reformasi birokrasi.
Menurutnya, keberadaan Korwil di setiap kecamatan hanya memperpanjang rantai administrasi tanpa memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Cirebon.
“Pemerintah pusat sedang fokus melakukan efisiensi anggaran dan penyederhanaan birokrasi.”
“Namun di daerah, struktur yang membebani anggaran justru masih dipertahankan.”
“Korwil pendidikan dinilai hanya menambah beban administrasi dan berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran,” ujarnya.
Dia menilai fungsi Korwil selama ini banyak tumpang tindih dengan tugas pengawas sekolah maupun bidang teknis yang sudah ada di lingkungan Dinas Pendidikan.
Kondisi tersebut dinilai membuat penggunaan anggaran menjadi kurang efektif.
Selain itu, keberadaan Korwil di tingkat kecamatan disebut memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit.
Mulai dari kebutuhan kantor, perjalanan dinas, fasilitas penunjang, hingga biaya koordinasi rutin yang dinilai tidak berdampak langsung terhadap mutu pendidikan.
Baca Juga:Dari IoT hingga AI, Fakultas Teknik UNMA Buktikan Kualitas di Level NasionalPolemik Anggaran Infrastruktur Cirebon, FORMASI Ancam Lapor ke Kemendagri dan BPK
Oleh sebab itu, Qorib menegaskan, anggaran pendidikan seharusnya difokuskan untuk program-program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat dan sekolah secara langsung.
Di antaranya peningkatan kualitas pembelajaran, kesejahteraan guru honorer, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, hingga bantuan pendidikan bagi warga kurang mampu.
Karena itu, FORMASI Cirebon mendesak Pemerintah Kabupaten Cirebon segera mencabut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan.
Pihaknya menilai regulasi tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan birokrasi pendidikan saat ini.
Penyederhanaan struktur dinilai penting agar anggaran pendidikan tidak habis untuk membiayai birokrasi yang dinilai kurang efektif.
“Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 perlu segera dicabut demi efisiensi anggaran dan penyederhanaan birokrasi pendidikan di Kabupaten Cirebon,” lanjutnya.