Sebagai langkah konkret, FORMASI Cirebon memastikan akan mengirimkan surat resmi kepada pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon.
Surat tersebut berisi desakan agar RDP dengan Dinas PUTR Kabupaten Cirebon segera dijadwalkan secara terbuka dan dapat diakses publik.
Langkah ini diharapkan menjadi titik awal untuk mengurai polemik anggaran yang terus bergulir tanpa kepastian.
Baca Juga:Harlah ke-76, Fatayat NU Cirebon Gelar Workshop Perlindungan Perempuan dan AnakUPDATE Cuaca Jabar Malam Ini: Hujan Lebat, Petir dan Angin Kencang Ancam Sejumlah Wilayah
“Ini bukan hanya soal angka Rp55 miliar. Ini soal integritas, keberanian politik, dan keberpihakan kepada rakyat. Publik sedang menunggu sikap DPRD,” pungkas Yudi. (***)