ARTIKELKITA, CIREBON – Tidak hanya mendesak DPRD Kabupaten Cirebon untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), FORMASI Cirebon juga meminta aparat penegak hukum untuk mengambil langkah konkrit terkait polemik anggaran sebesar Rp55 miliar di Kabupaten Cirebon.
Wakil Ketua Bidang Kajian Hukum, Politik, dan HAM FORMASI Cirebon, Nurjamal SH, pihaknya meminta Kapolresta Cirebon agar segera menindaklanjuti laporan masyarakat yang telah masuk.
Ia menekankan pentingnya proses hukum yang cepat, profesional, dan transparan guna menghindari spekulasi liar di tengah masyarakat.
Baca Juga:Desak Transparansi! FORMASI Minta DPRD Kabupaten Cirebon Panggil PUTR Soal Anggaran Rp55 MiliarAwal 2026 Panas! Konser April & Rhoma Irama Siap Guncang Stadion Ranggajati Cirebon
Bahkan, dirinya meminta aparat kepolisian perlu memanggil pihak-pihak terkait, termasuk unsur pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, Badan Anggaran (Banggar), serta pihak lain yang dinilai memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut.
“Kami meminta kepolisian bergerak cepat dan independen. Penanganan yang terbuka akan memberikan kepastian informasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Dia menilai, laporan yang sudah diterima oleh penyidik, termasuk unit tindak pidana korupsi, harus segera ditindaklanjuti melalui tahapan penyelidikan, pengumpulan keterangan, hingga pendalaman dokumen sesuai aturan hukum yang berlaku.
Lebih lanjut, Nurjamal menegaskan bahwa kejelasan proses hukum sangat penting untuk meredam potensi kegaduhan sosial dan politik.
Ia menilai masyarakat berhak mengetahui apakah pengelolaan anggaran tersebut telah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Persoalan ini harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
FORMASI Cirebon juga memastikan akan terus mengawal kasus ini melalui jalur konstitusional.
Baca Juga:Pasar Selasaan Losari Cirebon Tetap Eksis Ditengah Gempuran Online ShopDudi Suryadarma Buktikan Cirebon Punya Kelas, Karyanya Menang di Film Pendek Terfavorit TVRI Jabar 2025
Bahkan, jika penanganan dinilai tidak berjalan optimal, pihaknya siap melangkah lebih jauh dengan melaporkan ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk Kapolda Jawa Barat hingga Kapolri.
Menurutnya, langkah tersebut bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan untuk memastikan proses hukum berjalan objektif dan terbuka.
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kejelasan, bukan kegaduhan. Transparansi harus dikedepankan agar polemik ini tidak berlarut-larut,” pungkasnya. (***)