ARTIKELKITA, CIREBON – Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi (FORMASI) Cirebon mendesak DPRD Kabupaten Cirebon segera mengambil langkah tegas terkait polemik anggaran Rp55 miliar yang kini menjadi perhatian publik.
Desakan ini disampaikan agar DPRD segera memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Menurut Ketua Umum FORMASI Cirebon, Qorib SH MH hingga saat ini belum ada penjelasan resmi yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran tersebut.
Baca Juga:Awal 2026 Panas! Konser April & Rhoma Irama Siap Guncang Stadion Ranggajati CirebonPasar Selasaan Losari Cirebon Tetap Eksis Ditengah Gempuran Online Shop
Kondisi ini dinilai berpotensi memunculkan berbagai spekulasi liar yang dapat memperkeruh situasi.
Dia menegaskan, keterlambatan klarifikasi justru dapat memperpanjang polemik.
Ia mengingatkan, jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa kejelasan, maka berpotensi memicu munculnya opini yang tidak berdasar hingga fitnah politik.
“Jika dibiarkan berlarut-larut, persoalan ini bisa berkembang menjadi isu yang tidak berujung.”
“Ini berisiko menciptakan suasana yang tidak kondusif dalam dinamika pemerintahan dan kehidupan sosial-politik di Kabupaten Cirebon,” ujar Qorib dalam keterangan resminya.
Lebih lanjut, FORMASI Cirebon menekankan pentingnya DPRD Kabupaten Cirebon menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.
RDP dinilai menjadi langkah konstitusional yang tepat untuk membuka secara transparan duduk persoalan anggaran tersebut, mulai dari proses perencanaan hingga mekanisme penggunaannya.
“Kami meminta DPRD Kabupaten Cirebon segera menggelar RDP dengan menghadirkan Dinas PUTR secara terbuka.”
Baca Juga:Dudi Suryadarma Buktikan Cirebon Punya Kelas, Karyanya Menang di Film Pendek Terfavorit TVRI Jabar 2025Jawa Barat Genjot Revolusi Transportasi Rel: Dari Jaka Lalana hingga Kereta Kilat Pajajaran
“Publik berhak mendapatkan informasi yang jelas, objektif, dan transparan agar tidak muncul asumsi yang menyesatkan,” tambah Qorib yang juga berprofesi sebagai praktisi hukum di Cirebon, didampingi Sekjen FORMASI Cirebon Teja Subakti SH MH.
FORMASI juga mengingatkan seluruh pihak untuk tidak menyeret persoalan ini ke ranah politik praktis.
Menurut mereka, fokus utama saat ini adalah menghadirkan keterbukaan informasi dan akuntabilitas, bukan memperkeruh keadaan dengan narasi yang memecah belah.
Di tengah meningkatnya perhatian publik, transparansi dinilai menjadi kunci untuk menjaga stabilitas daerah.
FORMASI berharap DPRD Kabupaten Cirebon dapat segera merespons aspirasi masyarakat dan mengambil langkah konkret agar polemik ini tidak terus berlarut-larut.