Akibatnya, harga minyak mentah Brent melonjak tajam hingga menembus angka 111 dolar AS per barel.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, telah memperingatkan potensi dampak lanjutan dari krisis ini.
Ia menilai, jika blokade terus berlanjut, dunia berisiko menghadapi lonjakan inflasi hingga peningkatan angka kemiskinan ekstrem secara global.
Baca Juga:Cara Menanam Sawi Hijau di Polybag, Panen Cepat 30 Hari untuk PemulaHonda NS150ES 2026 Meluncur, Perpaduan PCX dan Vario Harga Rp33 Jutaan
Di dalam negeri, pemerintahan Trump juga menghadapi tantangan hukum terkait kelanjutan operasi militer.
Berdasarkan War Powers Resolution 1973, presiden diwajibkan memperoleh persetujuan Kongres untuk melanjutkan aksi militer dalam jangka waktu tertentu.
Namun, Gedung Putih disebut tengah mencari celah hukum dengan mengklaim bahwa status “permusuhan” telah berakhir sejak gencatan senjata diberlakukan.
Dengan demikian, mereka berpendapat tidak perlu mengajukan izin baru kepada parlemen untuk melanjutkan operasi militer.
Sementara itu, Iran menunjukkan sikap tegas terhadap potensi eskalasi konflik. Pemimpin tertinggi negara tersebut, Mojtaba Khamenei, menyampaikan peringatan keras bahwa setiap serangan baru akan dibalas dengan respons yang panjang dan menyakitkan.
Teheran juga menegaskan komitmennya untuk tetap menguasai Selat Hormuz dan menolak campur tangan asing dalam pengelolaan jalur strategis tersebut.
Sikap ini semakin memperbesar potensi konflik terbuka jika langkah militer benar-benar diambil oleh Amerika Serikat.
Baca Juga:Persib Bangkit dari Ketertinggalan, Marc Klok Ingatkan Jangan TerlenaDedi Mulyadi Jadi Saksi Nikah Pasangan Disabilitas di Bandung, Pesannya Menyentuh
Dengan berbagai dinamika yang terjadi, dunia kini berada di persimpangan penting.
Keputusan yang diambil dalam waktu dekat tidak hanya menentukan arah konflik di Timur Tengah, tetapi juga akan berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan global secara keseluruhan. (***)